Pemerintah tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan ekspor sumber daya alam (SDA) berjalan transparan dan bebas praktik curang. Salah satu upayanya adalah pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), sebuah badan usaha yang bakal mengendalikan ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau praktik monopoli, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sejumlah pejabat dari Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lain bakal ditempatkan sebagai pengawas di DSI.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Idenya adalah agar pengawasan terhadap DSI tidak hanya dipegang oleh satu pihak. Dengan melibatkan berbagai elemen dari instansi pemerintah, diharapkan tidak ada satu pun lembaga yang bisa mendominasi jalannya bisnis ekspor SDA secara sepihak.
Mengapa Pengawasan DSI Harus Melibatkan Banyak Pihak?
DSI hadir sebagai solusi atas masalah lama yang kerap terjadi dalam perdagangan ekspor Indonesia, yaitu praktik under invoicing dan transfer pricing. Kedua praktik ini kerap menyebabkan negara kehilangan pendapatan negara dari devisa ekspor. Oleh karena itu, pemerintah ingin DSI bisa menjadi garda terdepan dalam mengawasi transaksi ekspor agar lebih adil dan transparan.
Namun, agar DSI tidak justru menjadi lembaga baru yang berpotensi menimbulkan masalah serupa, maka pengawasan internal dan eksternal sangat penting. Inilah mengapa penempatan pengawas dari berbagai kementerian dan lembaga dianggap sebagai langkah preventif.
1. Mencegah Dominasi Satu Lembaga
Salah satu risiko utama dari pembentukan lembaga seperti DSI adalah potensi dominasi satu pihak. Jika hanya satu kementerian atau institusi yang memiliki kontrol penuh, bisa-bisa kebijakan yang diambil tidak objektif dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu.
2. Memastikan Transparansi dan Akuntabilitas
Dengan melibatkan pengawas dari berbagai kementerian, termasuk Kemenkeu, maka setiap keputusan yang diambil DSI akan melalui proses evaluasi yang ketat. Ini membantu menjaga agar tidak ada celah bagi praktik korupsi atau manipulasi harga.
Bagaimana Mekanisme Kerja DSI?
DSI akan dioperasionalkan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Pada periode ini, DSI akan berfungsi sebagai penilai dan perantara antara eksportir lokal dan pembeli internasional. Tujuannya agar harga ekspor bisa lebih realistis dan tidak merugikan negara.
Tahap kedua akan dimulai tahun depan, ketika DSI resmi menjadi eksportir tunggal untuk komoditas tertentu. Ini berarti semua transaksi ekspor minyak sawit, batu bara, dan ferro alloy harus melalui DSI.
| Tahapan Operasional DSI | Periode | Fungsi Utama |
|---|---|---|
| Tahap Pertama | 1 Juni – 31 Des 2026 | Penilai dan perantara transaksi ekspor |
| Tahap Kedua | Mulai Januari 2027 | Eksportir tunggal komoditas strategis |
Apa Kata Presiden Soal DSI?
Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan rencana pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA dalam Rapat Paripurna DPR RI beberapa waktu lalu. Dalam PP tersebut, ia menyebut bahwa seluruh hasil sumber daya alam strategis harus diekspor melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak lagi diekspor secara liar atau dengan harga di bawah standar pasar internasional. Dengan DSI sebagai eksportir tunggal, pemerintah berharap bisa memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari sektor ekspor.
Komoditas Mana Saja yang Terlibat?
Saat ini, tiga komoditas utama yang masuk dalam program DSI adalah:
- Minyak kelapa sawit
- Batu bara
- Paduan besi (ferro alloy)
Ketiganya dipilih karena memiliki kontribusi besar terhadap devisa negara namun rentan terhadap praktik under invoicing. Dengan pengelolaan yang lebih terpusat dan diawasi ketat, diharapkan nilai ekspor dari ketiga komoditas ini bisa meningkat secara signifikan.
Tantangan yang Mungkin Dihadapi DSI
Meski tujuan pembentukan DSI sangat mulia, tidak sedikit pihak yang mulai menyoroti potensi tantangan di lapangan. Salah satunya adalah resistensi dari pelaku industri swasta yang selama ini mengelola ekspor secara mandiri. Ada kekhawatiran bahwa kehadiran DSI bisa memperlambat proses ekspor atau menciptakan birokrasi baru yang memberatkan.
Selain itu, efektivitas pengawasan juga akan sangat bergantung pada kualitas SDM yang ditempatkan di DSI. Jika pengawas tidak memiliki integritas tinggi atau kurang kompeten, maka risiko kebocoran informasi atau kolusi tetap bisa terjadi.
1. Resistensi Pelaku Industri Swasta
Banyak eksportir swasta khawatir bahwa kehadiran DSI akan membatasi ruang gerak mereka. Padahal, sebagian besar dari mereka sudah memiliki jaringan distribusi global yang mapan. Jika harus melewati DSI, bisa jadi proses ekspor akan lebih rumit dan lambat.
2. Kualitas SDM Pengawas
Karena pengawas berasal dari berbagai kementerian, maka sinkronisasi antar-institusi menjadi hal yang krusial. Jika tidak ada koordinasi yang baik, bisa terjadi tumpang tindih tugas atau bahkan kekosongan tanggung jawab.
Kesimpulan
Langkah pemerintah untuk menempatkan pengawas dari berbagai kementerian di DSI merupakan upaya cerdas untuk mencegah praktik monopoli dan memastikan transparansi. Dengan begitu, DSI tidak hanya menjadi alat kontrol, tapi juga instrumen yang mendorong peningkatan nilai ekspor nasional.
Namun, keberhasilan DSI tidak hanya bergantung pada struktur organisasi atau regulasi. Faktor manusia, khususnya para pengawas dan manajer operasional, akan sangat menentukan apakah lembaga ini bisa menjadi solusi atau justru menimbulkan masalah baru.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini didasarkan pada perkembangan hingga Mei 2026. Aturan dan kebijakan terkait DSI masih bisa berubah seiring waktu.
Erna Agnesa merupakan jurnalis keuangan senior dan editor yang fokus pada industri jasa keuangan Indonesia. Keahliannya meliputi perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Erna berkomitmen menghadirkan liputan yang tajam, berimbang, dan memberdayakan masyarakat dalam mengambil keputusan finansial.
