Bantuan Sosial

Status Desil di DTKS Menentukan Penerima Bansos, Simak Penyebab Perubahan Data KPM dan Tata Cara Mengajukan Koreksi

Erna Agnesa
×

Status Desil di DTKS Menentukan Penerima Bansos, Simak Penyebab Perubahan Data KPM dan Tata Cara Mengajukan Koreksi

Sebarkan artikel ini
Status Desil di DTKS Menentukan Penerima Bansos, Simak Penyebab Perubahan Data KPM dan Tata Cara Mengajukan Koreksi

Status desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kini menjadi salah satu penentu utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Desil ini menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi seseorang atau keluarga, yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi siapa saja yang berhak menjadi KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Semakin rendah desilnya, semakin besar kemungkinan keluarga tersebut layak menerima bantuan dari pemerintah.

Desil sendiri merupakan pengelompokan masyarakat menjadi sepuluh tingkatan berdasarkan kondisi ekonomi. Desil 1 adalah kelompok paling rentan atau miskin, sedangkan Desil 10 adalah yang paling sejahtera. Umumnya, bantuan sosial ditujukan untuk keluarga yang berada di Desil 1 hingga Desil 5. Sistem ini dirancang agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Pengertian dan Pengelompokan Desil dalam DTKS

Desil dalam DTKS adalah hasil dari penghitungan skor kemiskinan yang dilakukan secara digital menggunakan data dari berbagai sumber, termasuk survei sosial ekonomi nasional dan basis data kependudukan. Skor ini kemudian diurutkan dan dibagi menjadi sepuluh kelompok yang mewakili tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks bansos, desil menjadi acuan penting untuk menentukan prioritas penerima. Misalnya, bantuan sembako atau bansos tunai biasanya ditujukan untuk keluarga dengan desil 1 hingga 3. Sementara untuk program lain seperti BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran), batasannya bisa sampai Desil 4 atau 5 tergantung kebijakan tahun berjalan.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan Status Desil

Perubahan status desil tidak terjadi begitu saja. Ada sejumlah faktor yang bisa menyebabkan seseorang atau keluarga naik atau turun tingkatannya dalam sistem DTKS. Berikut beberapa penyebab utamanya:

1. Perubahan Kondisi Ekonomi Keluarga

Salah satu faktor utama adalah perubahan penghasilan atau kondisi ekonomi keluarga. Misalnya, jika seorang anggota keluarga mendapatkan pekerjaan tetap atau ada peningkatan usaha, maka skor kemiskinan keluarga tersebut bisa berubah. Sebaliknya, jika terjadi PHK atau kehilangan mata pencaharian, skor bisa meningkat (menjadi lebih rentan).

2. Kesalahan Input Data

Data yang dimasukkan ke dalam sistem DTKS berasal dari berbagai sumber, termasuk survei lapangan dan administrasi kependudukan. Jika ada kesalahan input seperti salah mencatat jumlah anggota keluarga, kepemilikan aset, atau status pekerjaan, maka skor desil bisa tidak akurat.

3. Pembaruan Data Otomatis dari Sistem

Sistem DTKS terus diperbarui dengan data terkini dari berbagai instansi. Misalnya, jika ada data dari Dinas Kependudukan atau BPS yang menunjukkan perubahan kondisi rumah tangga, maka sistem bisa secara otomatis menyesuaikan status desil.

4. Perubahan Komposisi Keluarga

Penambahan atau pengurangan anggota keluarga juga bisa memengaruhi skor. Misalnya, kelahiran anak baru atau kematian anggota keluarga bisa mengubah beban ekonomi rumah tangga, sehingga memengaruhi posisi desil.

Cara Mengajukan Perbaikan Data Desil

Jika seseorang merasa bahwa status desil dalam DTKS tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, ada mekanisme untuk mengajukan perbaikan. Proses ini bisa dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Cek Data di SIKS-NG

Langkah pertama adalah memastikan status desil melalui Sistem Informasi Kependudukan dan Sosial Non-Gaji (SIKS-NG). Di sini, bisa dilihat apakah data yang tercatat sudah sesuai atau belum.

2. Laporkan ke Kantor Kelurahan atau Desa

Jika ditemukan ketidaksesuaian, langkah selanjutnya adalah melapor ke kantor kelurahan atau desa setempat. Biasanya, ada formulir pengaduan atau permohonan perbaikan data yang bisa diisi.

3. Lengkapi Dokumen Pendukung

Untuk memperkuat pengajuan, perlu melengkapi dokumen pendukung seperti KK, KTP, slip gaji, atau bukti kepemilikan aset. Semakin lengkap dokumen yang disertakan, semakin besar kemungkinan perbaikan bisa diproses.

4. Tunggu Verifikasi dan Validasi

Setelah pengajuan masuk, pihak kelurahan atau desa akan melakukan verifikasi lapangan. Jika data memang tidak sesuai, maka akan diteruskan ke tingkat selanjutnya untuk diperbaiki di sistem DTKS.

Tabel Perbandingan Desil dan Kelayakan Bansos

Berikut adalah gambaran umum kelayakan penerima bansos berdasarkan desil:

Desil Kelayakan Bansos Keterangan
1 Sangat Layak Prioritas utama penerima bansos
2 Sangat Layak Masih dalam kategori rentan
3 Layak Masih berhak atas bantuan dasar
4 Layak Bersyarat Tergantung jenis program bansos
5 Layak Bersyarat Biasanya untuk program tertentu
6–10 Tidak Layak Tidak memenuhi kriteria bansos

Tips agar Data Desil Tetap Akurat

Agar tidak terjadi perubahan desil yang tidak diinginkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan:

  • Pastikan data kependudukan selalu diperbarui, terutama saat ada perubahan status keluarga.
  • Jangan meremehkan pengisian survei dari petugas lapangan. Data ini menjadi dasar perhitungan skor.
  • Simpan dokumen penting seperti slip gaji, bukti usaha, atau kepemilikan aset untuk kebutuhan verifikasi.

Disclaimer

Data dalam DTKS bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah dan hasil verifikasi lapangan. Informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan kondisi terkini dan dapat berbeda tergantung wilayah serta program bansos yang berlaku. Perubahan desil juga dipengaruhi oleh faktor teknis dan administratif yang tidak selalu dapat diprediksi oleh masyarakat umum.

Erna Agnesa
Reporter at Pantai Teluk Awur

Erna Agnesa merupakan jurnalis keuangan senior dan editor yang fokus pada industri jasa keuangan Indonesia. Keahliannya meliputi perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Erna berkomitmen menghadirkan liputan yang tajam, berimbang, dan memberdayakan masyarakat dalam mengambil keputusan finansial.